Laith al-Junaidi dan Ikram Kouachi
19 November 2026•Update: 19 November 2026
Pemerintah Suriah pada Kamis menyambut pengesahan dua rancangan resolusi oleh komite-komite Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan dengan Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel dan isu hak asasi manusia (HAM) di Suriah. Damaskus menyebut keputusan tersebut sebagai langkah penting untuk menegaskan kembali kedaulatan Suriah dan memperkuat dukungan internasional.
Melalui sejumlah pernyataan terpisah di platform media sosial X, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menanggapi resolusi yang disahkan Komite Keempat dan Komite Ketiga Majelis Umum PBB.
Shaibani mengatakan Komite Keempat mengadopsi rancangan resolusi mengenai "Dataran Tinggi Golan Suriah yang diduduki" dengan dukungan 149 negara. Jumlah tersebut meningkat tiga negara dibandingkan tahun sebelumnya.
Ia menyebut hasil pemungutan suara itu sebagai “penegasan kembali secara internasional atas hak-hak kedaulatan Suriah yang telah diakui, serta bahwa pendudukan tidak memberikan legitimasi apa pun dan tidak menghapus hak-hak tersebut.”
Menteri luar negeri Suriah itu juga menyampaikan apresiasi kepada negara-negara yang mendukung resolusi tersebut serta upaya Kelompok Arab di PBB.
"Suriah baru mengulurkan tangan untuk membangun kemitraan, perdamaian, dan stabilitas. Namun, kami tidak akan melepaskan sejengkal pun wilayah kami maupun hak-hak rakyat kami," ujarnya.
Shaibani juga menegaskan kembali komitmen Damaskus terhadap hukum internasional, khususnya Resolusi Dewan Keamanan PBB 497 dan Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974 (*1974 Disengagement Agreement*).
Ia mengatakan Suriah tetap berkomitmen untuk memulihkan hak-haknya serta menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah negara.
Resolusi HAM disahkan melalui konsensus
Dalam pernyataan terpisah, Shaibani menyambut pengesahan rancangan resolusi mengenai HAM di Suriah oleh Komite Ketiga melalui konsensus. Ia mengatakan untuk pertama kalinya rancangan resolusi tersebut disetujui dengan cara demikian.
Ia menggambarkan perkembangan tersebut sebagai "pergeseran bersejarah" yang mencerminkan perubahan dari bertahun-tahun perpecahan internasional menuju pembangunan konsensus luas mengenai masa depan Suriah.
Shaibani mengatakan rancangan resolusi itu juga menegaskan penghormatan penuh terhadap Perjanjian Pelepasan Pasukan 1974. Menurutnya, hal tersebut merupakan pesan yang mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Suriah.
Ia menyampaikan terima kasih kepada Amerika Serikat dan Qatar atas upaya mereka dalam mencapai konsensus, serta negara-negara lain yang turut berkontribusi terhadap pengesahan resolusi tersebut.
Kantor berita resmi Suriah, SANA, melaporkan bahwa Komite Ketiga mengadopsi rancangan resolusi itu pada Rabu dalam sidang ke-81 Majelis Umum PBB.
Wakil Tetap Suriah untuk PBB, Ibrahim Olabi, mengatakan kepada SANA bahwa resolusi tersebut menyambut pembentukan lembaga-lembaga nasional untuk menangani keadilan transisi (*transitional justice*) dan persoalan orang-orang hilang.
Rancangan resolusi itu juga membahas berbagai persyaratan untuk memastikan pemulangan pengungsi dan warga yang terusir berlangsung secara aman dan sukarela. Selain itu, resolusi mendorong penguatan kerja sama dengan mekanisme HAM PBB, kata Olabi.
Kedua resolusi tersebut baru disahkan pada tingkat komite dan selanjutnya akan diajukan kepada seluruh anggota Majelis Umum PBB untuk mendapatkan persetujuan akhir.
Pendudukan Israel atas Dataran Tinggi Golan
Israel menduduki Dataran Tinggi Golan milik Suriah sejak Juni 1967. Pada 1981, Israel memperluas penerapan hukum, yurisdiksi, dan administrasinya ke wilayah tersebut.
Pada 17 Desember 1981, Dewan Keamanan PBB secara bulat mengadopsi Resolusi 497 yang menyatakan langkah Israel tersebut "batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum internasional". Resolusi itu juga menyerukan Israel untuk membatalkan keputusannya.