Iran tangkap 6.000 orang atas dugaan keterlibatan dalam protes Januari

Otoritas Iran sejauh ini telah menangkap sekitar 6.000 orang atas dugaan keterlibatan mereka dalam protes antipemerintah dan kerusuhan pada Januari, kata Kepala Kepolisian Iran Ahmadreza Radan pada Senin.

Dalam pernyataan yang disiarkan stasiun televisi pemerintah IRIB, Radan mengatakan para tahanan terlibat dalam upaya kudeta dan menuduh mereka membantu negara-negara yang dianggap memusuhi Iran selama kerusuhan pada 8-9 Januari.

"Kami tidak akan membebaskan orang-orang ini, kecuali mereka yang menyatakan penyesalan dan bertobat," katanya.

Protes bermula pada 28 Desember 2025 di Grand Bazaar Teheran di tengah anjloknya nilai rial Iran dan memburuknya kondisi ekonomi, sebelum kemudian menyebar ke sejumlah kota di berbagai wilayah negara tersebut.

Demonstrasi semakin memanas pada 8-9 Januari. Otoritas Iran mengatakan sebagian aksi berubah menjadi kekerasan dan melibatkan serangan terhadap aparat keamanan serta perusakan properti publik dan swasta.

Pemerintah Iran menuduh Amerika Serikat (AS) dan Israel mendukung kerusuhan tersebut, tuduhan yang dibantah Washington dan Tel Aviv.

Menurut otoritas Iran, kerusuhan menyebabkan kerusakan luas pada berbagai fasilitas publik dan swasta, termasuk gedung pemerintahan, bank, kantor polisi, sekolah, masjid, rumah, dan kendaraan.

Dalam langkah terkait, lembaga peradilan Iran mengatakan pihak berwenang menyita 240 properti dan aset lain milik orang-orang yang dituduh bertindak melawan negara atau mendukung pemerintahan yang dianggap bermusuhan, termasuk individu yang tinggal di luar negeri.

Sebanyak 182 rekening bank juga telah dibekukan.

Lembaga peradilan mengatakan langkah tersebut menyasar orang-orang yang dituduh melakukan berbagai kegiatan, termasuk propaganda melawan Iran serta bekerja sama dengan Israel dan negara-negara lain yang dianggap Teheran sebagai musuh.

Otoritas Iran menyebut jumlah korban tewas dalam kerusuhan Januari mencapai 3.117 orang, termasuk warga sipil dan personel keamanan, sementara kelompok-kelompok hak asasi manusia melaporkan angka yang lebih tinggi.