Berk Kutay Gokmen, Rania Abushamala
25 Juli 2026•Update: 25 Juli 2026
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada Sabtu menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap keutuhan wilayah Suriah tidak dapat diterima.
Dalam kunjungan pertamanya ke Damaskus sejak menjabat, Guterres juga menegaskan Dataran Tinggi Golan merupakan wilayah Suriah dan menyerukan masyarakat internasional mengambil langkah melalui Dewan Keamanan PBB untuk menghentikan pelanggaran yang terus terjadi.
Dalam konferensi pers bersama Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani di Damaskus, Guterres menegaskan kembali bahwa Dataran Tinggi Golan yang diduduki Israel sejak 1967 adalah wilayah Suriah dan setiap pelanggaran terhadapnya tidak dapat diterima.
Ia menekankan komitmen PBB terhadap keutuhan wilayah, kemerdekaan, dan kedaulatan Suriah serta menyerukan diakhirinya seluruh pelanggaran yang dilakukan Israel. Menurutnya, apa yang menjadi milik rakyat Suriah tidak dapat dirampas dari mereka.
Guterres mengatakan rakyat Suriah telah melewati bertahun-tahun penderitaan akibat perang saudara, namun tetap menunjukkan ketangguhan, kegigihan, inovasi, dan rasa memiliki terhadap negaranya. Ia menambahkan bahwa Suriah kini memasuki masa pemulihan sekaligus investasi.
Menurut Guterres, tidak ada negara yang mampu membangun kembali dirinya sendiri setelah keluar dari konflik berkepanjangan. Karena itu, PBB berharap dapat bekerja sama dengan Suriah dan komunitas internasional untuk mewujudkan masa depan yang lebih sejahtera bagi negara tersebut.
Dukungan bagi Suriah
Sebelumnya pada Sabtu, melalui platform media sosial X, Guterres menyatakan PBB "berdiri bersama Suriah pada momen yang menentukan ini" saat tiba di Damaskus dalam kunjungan pertama seorang Sekretaris Jenderal PBB ke Suriah sejak Ban Ki-moon pada 2009.
"Pesan saya jelas: PBB berdiri bersama Suriah pada momen penting ini dan saya menyerukan kepada masyarakat internasional agar mengerahkan segala upaya untuk mendukung rakyat Suriah," tulisnya.
Selama kunjungan tersebut, Guterres bertemu Presiden Suriah Ahmad al-Sharaa di People's Palace, mengunjungi Masjid Umayyah, serta meninjau kawasan Kota Tua Damaskus bersama Wakil Tetap Suriah untuk PBB Ibrahim Olabi.
Agenda kunjungan tiga hari itu juga mencakup peninjauan langsung Pasukan Pengamat Pelepasan PBB (UNDOF) yang bertugas di Dataran Tinggi Golan sebagai bagian dari upaya memantau pelaksanaan perjanjian gencatan senjata dengan Israel.
Suriah: Babak baru kemitraan dengan PBB
Dalam kesempatan yang sama, Menteri Luar Negeri Suriah Asaad al-Shaibani menyebut kunjungan Guterres menandai transformasi Suriah menjadi "mitra aktif" di Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Menurut al-Shaibani, kunjungan pertama Sekretaris Jenderal PBB ke Suriah dalam 17 tahun terakhir memiliki makna yang jauh melampaui agenda resmi dan menjadi penanda dimulainya babak baru hubungan Suriah dengan PBB.
Ia mengatakan pembicaraan dengan Guterres berfokus pada fase baru kemitraan antara Suriah dan PBB, termasuk pemulihan dan rekonstruksi melalui "satu strategi untuk proses pemulihan yang dipimpin Suriah."
Mengenai stabilitas kawasan, al-Shaibani mengatakan Damaskus menegaskan bahwa perdamaian yang berkelanjutan tidak mungkin terwujud selama masih terjadi apa yang disebutnya sebagai "pelanggaran berat" terhadap kedaulatan Suriah.
"Berlanjutnya operasi militer Israel dan pendudukan ilegal atas wilayah kami di luar garis 1974 merupakan ancaman langsung terhadap keamanan kawasan serta menguras sumber daya nasional kami," ujarnya.