SM Najmus Sakib
18 Agustus 2026•Update: 18 Agustus 2026
Bangladesh pada Selasa (18/8) memprotes Myanmar yang menyebut etnis Rohingya sebagai “Bengali”, istilah yang merujuk pada kelompok etnis utama di Bangladesh. Dhaka juga menyoroti keputusan Myanmar yang hanya mengakui sebagian warga Rohingya sebagai pihak yang memenuhi syarat untuk kemungkinan pemulangan di masa depan.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh menyampaikan keberatan tersebut dalam sebuah pernyataan dan menegaskan bahwa “satu-satunya solusi berkelanjutan untuk krisis ini adalah pemulangan Rohingya ke Rakhine secara aman, bermartabat, dan sukarela.”
Lebih dari 1,2 juta warga Rohingya telah berlindung di Distrik Cox’s Bazar, Bangladesh bagian tenggara, sejak Agustus 2017. Saat itu, ratusan ribu Rohingya melarikan diri dari tindakan keras militer Myanmar. Data tersebut berdasarkan pembaruan terbaru badan pengungsi PBB hingga Juli.
Dalam pernyataan pada Sabtu (15/8), Kementerian Luar Negeri Myanmar menyebut para pengungsi sebagai “Bengali” dan mengatakan telah memverifikasi 308.975 orang sebagai mantan penduduk Negara Bagian Rakhine.
“Myanmar akan menerima para pengungsi yang telah diverifikasi sebagai mantan penduduk Rakhine ketika situasi keamanan di negara bagian tersebut menjadi lebih stabil,” kata pemerintah junta Myanmar.
Kementerian Luar Negeri Bangladesh mengatakan Direktur Jenderal Urusan Myanmar, Md. Toufiq-ur-Rahman, bertemu dengan Duta Besar Myanmar untuk Bangladesh U Kyaw Soe Moe di Dhaka menyusul pernyataan tersebut.
Menanggapi pernyataan Kementerian Luar Negeri Myanmar, Rahman mengatakan sejumlah poin didasarkan pada statistik yang keliru, termasuk jumlah warga Rohingya yang mengungsi.
Rahman juga menegaskan bahwa Rohingya bukan “Bengali” dan memiliki identitas etnis sendiri yang sebelumnya diakui oleh otoritas Myanmar hingga beberapa waktu terakhir.
Menurut Rahman, data Rohingya yang terdaftar dalam sistem PBB mencerminkan jumlah mereka yang sebenarnya. Ia mendesak Myanmar mempercepat proses verifikasi berdasarkan kesepakatan bilateral yang telah disepakati kedua negara.
Ia juga meminta Myanmar memperhitungkan anak-anak yang lahir di kamp pengungsian serta warga baru yang terpaksa meninggalkan Rakhine setelah 2017.
Duta Besar Moe memastikan kepada Bangladesh bahwa ia akan menyampaikan keberatan Dhaka tersebut kepada pemerintah Myanmar.
