Yasin Gungor
30 Juli 2026•Update: 30 Juli 2026
Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez Parrilla menuduh Amerika Serikat sengaja melemahkan hukum internasional dan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui kebijakan yang disebutnya bertujuan mencekik perekonomian Kuba.
Dalam pidatonya di Majelis Nasional pada Rabu, Rodriguez mengatakan pemerintah Amerika Serikat telah memutuskan untuk "melemahkan dan menghancurkan hukum internasional, Piagam PBB, serta pilar-pilar yang lahir setelah Perang Dunia II dan selama lebih dari 80 tahun menjadi pedoman hubungan antarnegara."
Ia juga menegaskan Havana berhak membela diri dengan senjata jika mendapat serangan militer.
Menurutnya, prinsip kesetaraan kedaulatan antarnegara kini sedang dirusak oleh "perang yang kejam dan tanpa henti" yang dipimpin pemerintahan Amerika Serikat saat ini.
Rodriguez juga menuding Washington memberlakukan "blokade energi total" terhadap Kuba sejak Januari tahun ini untuk menghambat impor bahan bakar dan teknologi pembangkit listrik.
Ia mengatakan kebijakan tersebut menghalangi Kuba memperoleh berbagai komponen penting, termasuk panel surya. Rodriguez bahkan menuduh Amerika Serikat merasa senang melihat "penderitaan seorang ibu yang kehilangan anak akibat kekurangan pasokan medis."
Kecam doktrin "perdamaian melalui kekuatan"
Rodriguez mengkritik kebijakan luar negeri Amerika Serikat yang disebutnya mengusung doktrin "perdamaian melalui kekuatan."
Menurutnya, pendekatan tersebut memiliki logika yang serupa dengan praktik "penaklukan, pemusnahan, dan pendudukan" yang dilakukan kekuatan-kekuatan kolonial pada masa lalu. Ia juga mengatakan pola tersebut mengingatkannya pada upaya pembentukan ulang peta politik Eropa pada awal abad ke-20.
Rodriguez turut menolak laporan terbaru Amerika Serikat mengenai Kuba dengan menyebutnya sebagai laporan yang "penuh kebohongan dan tidak konsisten." Ia bahkan menyindir laporan itu tampak seperti "dibuat menggunakan aplikasi kecerdasan buatan yang digunakan secara tidak tepat."
Sebelumnya, Amerika Serikat menuduh Kuba menjalankan operasi spionase selama puluhan tahun dan berhasil menyusup hingga ke tingkat tertinggi pemerintahan Amerika Serikat.
Tegaskan hak membela diri
Terkait isu kedaulatan, Rodriguez menegaskan Kuba tetap menginginkan hubungan yang saling menghormati dan konstruktif dengan Amerika Serikat. Namun, ia menekankan negaranya memiliki hak untuk mempertahankan diri apabila diserang.
"Kami memiliki hak dan kewajiban tertinggi untuk membela diri, bahkan dengan senjata, jika kami diserang secara militer," ujarnya.
Rodriguez juga mengutip pernyataan mendiang pemimpin Revolusi Kuba Fidel Castro yang pernah menyebut blokade ekonomi sebagai "bom atom senyap" yang membunuh tanpa pandang bulu.
Hubungan bilateral Kuba dan Amerika Serikat kembali memasuki fase konfrontatif di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump, yang secara terbuka menjadikan perubahan rezim di Kuba sebagai salah satu tujuannya. Washington menggunakan blokade minyak dan sanksi ekonomi yang luas untuk menekan Havana, yang menyebabkan pemadaman listrik bergilir selama berbulan-bulan dan ketidakstabilan jaringan listrik di negara tersebut.
